Sesi Diskusi dan Bedah Film Dirty Vote di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada Kamis, (29/2/2024). (Genta Andalas/ Zulkifli Ramadhani).

Padang Gentaandalas.com-Ratusan mahasiswa memadati Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Unversitas Andalas (UNAND) dalam diskusi publik dan bedah film Dirty Vote bersama sutradara dan para pakar hukum di dalam film, pada Kamis (29/2/2024). Acara nonton bersama dan diskusi publik serta bedah film bertajuk “Dirty Vote” diinisiasi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) UNAND bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum UNAND.

Ketua Umum UKM PHP UNAND, Habli Alhakki mengatakan bahwa diskusi film Dirty Vote dilaksanakan guna mahasiswa mendapatkan pendidikan politik dan hukum serta memberikan pencerahan terkait substansi yang ada pada film. “Agar mahasiswa UNAND dapat pendidikan politik dan hukum, lalu agar substansi film tersampaikan dengan baik pada mahasiswa,” ujar Habli saat diwawancarai Genta Andalas pada kamis (29/2/2024).

Salah seorang pakar hukum dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti mengatakan bahwa pendidikan politik pada masyarakat Indonesia masih sangat kurang sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak- pihak tertentu untuk melancarkan tujuan politiknya.

“Kondisi politik Indonesia saat ini, pendidikan politik sangat kurang dan itu dimanfaatkan tokoh-tokoh politik dengan cara yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa untuk tujuan mereka meraih kekuasaan,” ujar Bivitri.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa kesadaran politik pada masyarakat mesti dilakuakan setiap waktu bukan hanya dalam masa tertentu saja.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar menepis tanggapan masyarakat yang menurutnya keliru dalam film Dirty Vote. Salah satunya terkait isu yang mengatakan bahwa adanya film ini bertujuan ingin menjatuhkan salah satu pasangan calon Presiden. Ia menjelaskan bahwa film dirty vote hanya fokus pada kekuasaan pemerintahan yang besar namun dikarenakan pemerintah saat ini berada disisi salah satu pasangan calon, sehingga konsekuensinya film terkesan menekan pasangan calon tersebut.

“Film ini sangat lekat hubungannya dengan kekuasaan pemerintah yang terlalu besar, namun sayangnya dia berkaitan dengan 02 sehingga konsekuensi logis dari film ini terkesan menekan 02,”ujar Zainal menjelaskan

Pakar hukum lainnya Dosen Fakultas Hukum UNAND Feri Amsari mengajak mahasiswa untuk bisa ikut menjaga dan melindungi dengan segala upaya agar demokrasi di Indonesia bisa tetap terus berjalan.

“Mari kita tolong bersama-sama, lindungi segala daya agar demokrasi tetap terus bisa berjalan, sebab hanya mahasiswa yang mampu melawan,” ujar Feri.

Reporter : Zulkifli Ramadhani

Editor : Tiara Juwita

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here