Padang, gentaandalas.com- Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) dan Politeknik Negeri Padang (PNP) menggelar aksi di depan Gerbang Kampus UNAND Limau Manis pada Senin (17/2/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang berpotensi merugikan sektor pendidikan tinggi di Indonesia.
Mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang saat itu tengah meninggalkan lingkungan Kampus UNAND menuju bandara usai menghadiri kegiatan di PNP dan UNAND. Dalam aksi ini, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNAND, Dedi Irwansyah, menegaskan keresahan mahasiswa atas pemotongan anggaran yang juga berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami sangat resah ketika efisiensi anggaran justru dibebankan pada pendidikan dan kesehatan,” ujar Dedi kepada Ketua Komisi X dalam aksi di depan Gedung Kampus UNAND Limau Manis, pada Senin (17/2/2025)
Dedi menambahkan bahwa pemotongan anggaran ini bisa berakibat pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), berkurangnya bantuan biaya pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bahkan kemungkinan dihapusnya beberapa program bantuan pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa jika kebijakan ini tetap diberlakukan, mahasiswa akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jika situasi ini terus berlanjut, kami akan turun aksi dengan massa dua hingga tiga kali lipat lebih besar,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa sejalan dengan amanat konstitusi, di mana sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan dan memastikan program pengembangan sumber daya manusia tetap mendapatkan anggaran yang memadai, termasuk mempertahankan dan meningkatkan program beasiswa seperti KIP Kuliah.
“Sebagai wakil rakyat di Komisi X, kami akan memperjuangkan aspirasi teman-teman agar menjadi rekomendasi kebijakan yang harus dipertimbangkan dan diikuti oleh pemerintah,” ujar Hetifah menjawab keresahan mahasiswa dalam aksi di depan Gerbang Kampus UNAND Limau Manis, Senin (17/2/2025)
Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Majelis Wali Amanat UNAND Unsur Mahasiswa, Ahmad Sanusi. Ia mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan efisiensi anggaran ini diterapkan, perguruan tinggi hanya menerima Rp58 triliun dari APBN. Namun, setelah diberlakukan Inpres tersebut, alokasi anggaran berkurang drastis sebesar Rp14 triliun. UNAND sendiri dalam hal bantuan pendanaan, pada awal 2024 mendapat Rp83 miliar dan turun menjadi Rp58 miliar di awal 2025, lalu terancam mengalami pemotongan 50% lagi akibat efisiensi, sehingga hanya akan menerima Rp29 miliar
“Bahkan sebelum Inpres ini diberlakukan, dana perguruan tinggi terus mengalami pemangkasan, termasuk BPPTNBH UNAND yang sebelumnya Rp83 miliar menjadi Rp58 miliar. Jika dipangkas lagi, maka anggarannya akan semakin minim,” jelas Ahmad pada komisi X DPR RI, Senin (17/2/2025)
Direktur PNP, Surfa Yondri, yang turut hadir dalam aksi ini, juga menyatakan kegelisahannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan tinggi. Ia menegaskan dukungannya kepada mahasiswa dan berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini bersama Komisi X DPR RI.
Menutup aksi, mahasiswa UNAND dan PNP menyampaikan pernyataan sikap dengan tuntutan pada pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden atas efisiensi anggaran, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik, mengevaluasi total program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dalam anggaran pendidikan, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis ilmiah, serta tidak membebankan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Reporter: Zulkifli Ramadhani
Editor: Nurul Ilmi Ramadhani
