Oleh: Periska Wulandari*
Kutipan angka kembali berisiko memakan korban rasa kemanusiaan kita. Ketika kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak hingga menembus 13.500 kasus, lonceng bahaya seharusnya terdengar kencang di ruang-ruang pengambil kebijakan. Namun, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi, bel sekolah tetap berbunyi, ruang kelas tetap dipadati anak-anak, sementara orang tua tetap mendorong anaknya beraktivitas di tengah kualitas udara yang mengkhawatirkan. Semua dilakukan atas satu alasan klasik, tetapi tragis, yaitu memastikan dapur rumah tangga tetap ngebul dan kehidupan sehari-hari tetap berjalan.
Angka 13.500 bukan sekadar statistik yang dapat dicatat dalam laporan dinas kesehatan. Di baliknya ada anak yang harus berhadapan dengan batuk, sesak, dan gangguan aktivitas sehari-hari. Ada pula keluarga yang harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan ketika kondisi ekonomi mereka sendiri tidak selalu memungkinkan. Beban tersebut semakin berat bagi kelompok rentan yang memiliki lebih sedikit pilihan untuk menghindari paparan udara buruk.
Masalahnya, risiko kesehatan tidak dibagi secara adil. Keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih baik mungkin masih dapat mengurangi aktivitas luar ruangan, menyediakan perlindungan tambahan, atau mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah. Sebaliknya, buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja lapangan tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka, menghentikan aktivitas berarti berpotensi kehilangan pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, orang tua dipaksa menghadapi pilihan yang seharusnya tidak perlu ada, melindungi kesehatan anak atau memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.
Situasi tersebut menjadi semakin problematis ketika respons pemerintah masih bertumpu pada imbauan seperti menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Imbauan memang penting, tetapi tidak cukup ketika masyarakat tidak memiliki pilihan yang realistis untuk menerapkannya. Sekolah tetap berjalan tanpa fleksibilitas, sementara sebagian orang tua tidak mungkin meninggalkan pekerjaan hanya untuk memastikan anak berada di rumah.
Pendidikan memang tidak boleh diabaikan. Namun, dalam situasi krisis kesehatan, keberlangsungan pembelajaran seharusnya tidak dipahami hanya sebagai keharusan mempertahankan kegiatan tatap muka. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengevaluasi pola pembelajaran berdasarkan kondisi kesehatan dan kualitas udara. Pembelajaran daring atau hybrid dapat menjadi pilihan sementara ketika indikator kesehatan menunjukkan risiko yang tinggi, bukan sebagai bentuk penghentian pendidikan.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Pembagian masker yang sesuai untuk anak, penguatan layanan ISPA di puskesmas, serta akses pengobatan yang mudah dan terjangkau seharusnya menjadi bagian dari respons ketika kasus meningkat secara signifikan. Kebijakan kesehatan tidak boleh berhenti pada meminta masyarakat melindungi diri, sementara sarana untuk melakukannya tidak tersedia secara memadai.
Persoalan yang lebih mendasar adalah perlindungan bagi keluarga yang secara ekonomi paling rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penanganan krisis udara tidak justru membuat masyarakat harus memilih antara kehilangan pendapatan dan menjaga kesehatan anak. Bantuan sosial, fleksibilitas pembelajaran, serta dukungan bagi keluarga terdampak perlu dipertimbangkan agar perlindungan kesehatan tidak menjadi beban baru bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Lonjakan kasus ISPA seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pemerintah melihat krisis kesehatan lingkungan. Ketika ancaman sudah berdampak langsung pada anak-anak, respons tidak cukup hanya berupa imbauan normatif. Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan perlu memiliki indikator yang jelas untuk menentukan kapan aktivitas sekolah harus dibatasi, kapan layanan kesehatan diperkuat, dan bagaimana masyarakat rentan mendapatkan perlindungan.
Membiarkan anak-anak terus beraktivitas dalam kondisi berisiko hanya demi mempertahankan rutinitas bukanlah pilihan yang bijak. Pendidikan penting, begitu pula keberlangsungan ekonomi keluarga. Namun, keduanya tidak seharusnya dipertentangkan dengan kesehatan anak. Negara justru hadir untuk memastikan masyarakat tidak dipaksa memilih salah satunya.
Jangan sampai angka 13.500 baru dianggap serius ketika berubah menjadi tragedi yang lebih besar. Dapur memang harus tetap ngebul, sekolah memang harus tetap berjalan, tetapi keduanya tidak boleh dibayar dengan kesehatan anak-anak. Sebab, pembangunan apa pun kehilangan maknanya jika generasi yang seharusnya menikmati masa depan justru harus membayar harganya dengan napas mereka.
Penulis Merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
