Oleh: Berkah Ibadarurrahman Siregar*
Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid patut mendapat perhatian. Melalui Program Berani Cerdas, Pemprov Sulteng menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa asal Sulawesi Tengah, mulai dari jenjang diploma dan sarjana hingga magister, doktoral, serta program profesi dokter spesialis. Sulteng bahkan mengklaim sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan dengan cakupan seluas ini di sektor pendidikan tinggi.
Skala program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Pada tahun pertama pelaksanaannya pada 2025, Pemprov Sulteng mengalokasikan lebih dari Rp84 miliar untuk sekitar 23.500 mahasiswa. Pada 2026, anggaran meningkat menjadi sekitar Rp351 miliar, dengan sekitar Rp264 miliar dialokasikan khusus untuk beasiswa. Program ini diproyeksikan menjangkau hingga 50 ribu mahasiswa dalam dua tahun, dengan kerja sama yang telah mencakup 387 perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia.
Besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya hal yang menarik. Kebijakan ini juga menunjukkan pilihan politik yang tidak selalu mudah bagi pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza, menyebut program tersebut sebagai upaya mengentaskan kebodohan dan kemiskinan melalui pendidikan. Sementara itu, Anwar Hafid mengaitkan kebijakan tersebut dengan pengalaman keluarganya yang dahulu menghadapi keterbatasan biaya pendidikan. Ia bahkan menyatakan kesediaannya mengalokasikan anggaran daerah untuk pendidikan jika hal tersebut diperlukan.
Pilihan tersebut memiliki konsekuensi politik. Pendidikan tinggi merupakan investasi yang hasilnya tidak dapat langsung terlihat dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan jalan, gedung, atau fasilitas publik yang dapat segera diperlihatkan sebagai capaian pemerintah, manfaat pendidikan baru dapat dirasakan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan dan menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan maupun dunia kerja. Karena itu, keberanian mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan berarti memilih hasil jangka panjang dibandingkan popularitas pembangunan yang dapat dipanen secara lebih cepat.
Hal lain yang membuat Berani Cerdas layak diperhatikan adalah desain kebijakannya. Program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan biaya pendidikan. Untuk jenjang magister dan doktoral, beasiswa diarahkan pada bidang strategis yang dianggap dibutuhkan pembangunan daerah, seperti kedokteran spesialis, pertambangan, keperawatan, notariat, dan profesi insinyur. Penerima juga diwajibkan kembali mengabdi di Sulawesi Tengah setelah menyelesaikan pendidikan.
Skema tersebut menunjukkan upaya menghubungkan pembiayaan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah tidak hanya membiayai seseorang untuk memperoleh gelar, tetapi juga mengharapkan keahlian yang diperoleh dapat kembali digunakan di daerah asal. Jika dijalankan secara konsisten, pendekatan ini dapat menjadi investasi sumber daya manusia yang manfaatnya lebih luas daripada sekadar membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan.
Namun, semakin besar cakupan sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas implementasinya. Data RRI Palu pada Agustus 2026 mencatat pendaftar baru Berani Cerdas telah mencapai lebih dari 30 ribu peserta untuk semester ganjil tahun ajaran 2026/2027. Jumlah tersebut masih harus melalui proses verifikasi sebelum dana disalurkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan program tidak hanya terletak pada kemampuan menyediakan anggaran, tetapi juga memastikan penerima benar-benar memenuhi kriteria, data tidak bermasalah, dan pencairan berlangsung tepat waktu.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah juga pernah menyoroti bahwa program dengan cakupan besar membutuhkan mekanisme yang jelas serta pengawasan yang konsisten. Hal ini penting karena keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari jumlah mahasiswa yang menerima pembiayaan. Ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, kemudahan akses informasi, serta penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan justru menjadi ukuran penting apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat.
Persoalan lain muncul dari kewajiban mengabdi bagi penerima beasiswa pascasarjana. Pemerintah perlu memastikan bagaimana keberadaan lulusan akan dipantau setelah mereka menyelesaikan pendidikan, termasuk apa konsekuensinya apabila penerima tidak kembali ke Sulawesi Tengah. Tanpa mekanisme monitoring dan ketentuan yang jelas, investasi tersebut berisiko tidak menghasilkan manfaat sebagaimana yang direncanakan. Talenta yang telah dibiayai pemerintah daerah justru dapat menetap dan berkarier di luar daerah.
Pada akhirnya, Berani Cerdas menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak selalu harus diwujudkan melalui sesuatu yang mudah dilihat dan segera dipuji. Investasi sumber daya manusia memang tidak menghasilkan bangunan yang dapat diresmikan atau jalan yang dapat difoto, tetapi dampaknya dapat menentukan kualitas pembangunan dalam jangka panjang.
Karena itu, keberhasilan Berani Cerdas seharusnya tidak berhenti pada besarnya anggaran maupun banyaknya mahasiswa yang menerima beasiswa. Ukuran sebenarnya terletak pada apakah program tersebut mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kembali berkontribusi bagi Sulawesi Tengah, dan terus memberikan manfaat setelah anggaran tahun berjalan selesai digunakan. Konsistensi, transparansi, dan pengawasan akan menentukan apakah keberanian mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan benar-benar menjadi investasi jangka panjang atau hanya menjadi kebijakan yang populer pada satu periode pemerintahan.
Penulis Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas
