Oleh: Berkah Ibadarurrahman Siregar*
Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid menarik untuk dicermati. Lewat Program Berani Cerdas, Pemprov Sulteng menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa asal Sulawesi Tengah, mulai dari jenjang Diploma dan Sarjana hingga Magister, Doktoral, bahkan program profesi dokter spesialis. Sulteng pun menyebut program ini sebagai salah satu kebijakan pendidikan tinggi dengan cakupan yang luas dibandingkan program serupa di daerah lain.
Skala program ini tidak kecil. Pada tahun pertama pelaksanaannya di 2025, Pemprov Sulteng mengalokasikan lebih dari Rp84 miliar yang menjangkau sekitar 23.500 mahasiswa. Memasuki 2026, anggaran itu meningkat menjadi sekitar Rp351 miliar, dengan sekitar Rp264 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk beasiswa. Angka ini diproyeksikan menjangkau hingga 50 ribu mahasiswa dalam dua tahun pelaksanaan, dengan cakupan kerja sama yang telah mencapai 387 perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan anggaran yang hampir empat kali lipat dalam waktu satu tahun menunjukkan besarnya porsi yang diberikan pemerintah daerah terhadap kebijakan pendidikan tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza, menyebut anggaran besar ini sebagai upaya Gubernur untuk mengentaskan kebodohan sekaligus kemiskinan, dengan pendidikan sebagai fondasi utama membangun peradaban Sulawesi Tengah. Pernyataan ini sejalan dengan alasan yang disampaikan Anwar Hafid dengan mengaitkan kebijakan tersebut pada pengalaman pribadinya ketika orang tuanya dahulu kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya. Ia tidak ingin generasi Sulteng hari ini mengalami hal serupa. Ia bahkan menegaskan kesediaannya membiarkan anggaran daerah terserap untuk pendidikan jika itu yang diperlukan. Sikap tersebut memiliki konsekuensi politik tersendiri, sebab pendidikan tinggi bukan program yang hasilnya bisa langsung terlihat dan dirasakan publik dalam waktu singkat, berbeda dengan proyek infrastruktur yang lebih mudah terlihat sebagai capaian pembangunan.
Yang membuat program ini menarik untuk dicermati lebih jauh bukan hanya soal besaran anggaran, melainkan desain kebijakannya. Berani Cerdas tidak sekadar membiayai uang kuliah tanpa arah. Untuk jenjang magister dan doktoral, beasiswa diarahkan pada bidang keilmuan strategis yang dibutuhkan pembangunan daerah, seperti kedokteran spesialis, pertambangan, keperawatan, notariat, dan profesi insinyur. Penerima beasiswa pun diwajibkan kembali mengabdi ke Sulawesi Tengah setelah menyelesaikan pendidikannya. Skema ini menempatkan pendidikan tidak hanya sebagai bantuan biaya pendidikan, tetapi juga sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang diharapkan dapat kembali memberi manfaat bagi daerah asal. Namun, efektivitas skema tersebut tetap bergantung pada bagaimana kewajiban pengabdian dan kebutuhan tenaga ahli daerah benar-benar dipantau dan dijalankan.
Namun demikian, program seluas ini tidak bisa lepas dari tantangan implementasi. Data dari RRI Palu pada Agustus 2026 mencatat pendaftar baru Berani Cerdas telah menembus lebih dari 30 ribu peserta untuk semester ganjil tahun ajaran 2026/2027, jumlah yang bahkan disebut Kepala Dinas Pendidikan Sulteng masih memerlukan proses verifikasi sebelum dana benar-benar disalurkan. Lonjakan jumlah pendaftar dari tahun ke tahun membawa konsekuensi pada kompleksitas verifikasi data penerima, ketepatan sasaran, dan kecepatan pencairan dana. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah juga pernah menyoroti bahwa program besar seperti ini tetap memiliki pekerjaan rumah di lapangan, terutama terkait kejelasan mekanisme dan pengawasan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada besarnya target dan anggaran.
Kewajiban mengabdi bagi penerima beasiswa pascasarjana juga menyimpan pertanyaan implementatif yang belum sepenuhnya terjawab ke publik: bagaimana mekanisme pemantauan kepatuhan lulusan penerima beasiswa terhadap kewajiban ini, dan apa konsekuensi bila mereka memilih tidak kembali ke Sulawesi Tengah? Tanpa mekanisme monitoring dan sanksi yang jelas, terdapat risiko bahwa lulusan yang telah dibiayai pemerintah justru menetap dan berkarier di luar daerah setelah menyelesaikan pendidikan. Jika hal ini terjadi, tujuan menjadikan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia daerah tentu perlu dipertanyakan kembali.
Terlepas dari berbagai tantangan implementasi yang mungkin muncul pada program seluas ini, arah kebijakan Sulteng menunjukkan pilihan untuk memberikan porsi besar pada investasi sumber daya manusia. Pembangunan daerah memang tidak selalu harus diukur dari seremoni peresmian gedung atau jalan baru yang mudah dilihat dan didokumentasikan. Investasi pada pendidikan memiliki karakter yang berbeda karena hasilnya baru dapat terlihat dalam jangka panjang, salah satunya melalui kualitas lulusan dan kontribusi mereka setelah kembali ke daerah. Di titik inilah keberlanjutan Berani Cerdas menjadi penting untuk diperhatikan, terutama apakah kebijakan tersebut mampu menghasilkan manfaat yang sesuai dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
Program dengan anggaran besar pada akhirnya akan diuji oleh konsistensi implementasi, bukan sekadar besarnya angka yang tercantum di atas kertas. Publik Sulawesi Tengah, khususnya mahasiswa dan generasi muda yang menjadi sasaran utama kebijakan ini, berhak terus mengawal agar Berani Cerdas benar-benar tepat sasaran, transparan dalam penyalurannya, dan konsisten dijalankan melampaui satu periode kepemimpinan. Dengan begitu, investasi besar pada pendidikan dapat diukur bukan hanya dari jumlah mahasiswa yang menerima pembiayaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar memberi kontribusi bagi Sulawesi Tengah.
*Penulis Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas
