Padang, gentaandalas.com- Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas di Universitas Andalas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat Menggugat menyatakan mosi tidak percaya kepada sejumlah presiden mahasiswa di Sumatera Barat, termasuk BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Andalas, usai aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Barat pada Senin (15/06/2026).
Pernyataan sikap tersebut muncul setelah kelompok mahasiswa yang terdiri dari beberapa BEM fakultas dan organisasi mahasiswa mengaku tidak dilibatkan secara penuh dalam proses konsolidasi serta merasa tuntutan yang mereka bawa tidak tersampaikan kepada DPRD Sumbar.
Ketua BEM FISIP Universitas Andalas 2026, Silfi Anggraini, mengatakan kelompoknya telah melakukan konsolidasi bersama lima fakultas dan sejumlah organisasi mahasiswa sebelum aksi berlangsung. Namun, saat tiba di lokasi demonstrasi, mereka mengaku mendapat penolakan dan bahkan disebut sebagai provokator.
“Kami datang dengan membawa kajian dan hasil konsolidasi. Namun, ketika hadir dalam aksi, kami justru dianggap sebagai provokator. Padahal, kami juga ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa,” ujarnya saat diwawancarai Genta Andalas pada Senin (15/06/2026).
Menurutnya, selama ini proses konsolidasi gerakan mahasiswa lebih banyak melibatkan pimpinan organisasi mahasiswa tingkat universitas, sementara organisasi mahasiswa fakultas dan kelompok mahasiswa lainnya tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan mereka.
Karena itu, kata Silfi, sejumlah mahasiswa merasa tidak lagi direpresentasikan oleh para presiden mahasiswa yang selama ini menjadi wajah gerakan mahasiswa di Sumatera Barat.
“Kami merasa tidak direpresentasikan oleh mereka yang berbicara atas nama mahasiswa. Maka dari itu, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada sejumlah presiden mahasiswa di Sumatera Barat,” katanya.
Senada dengan itu, Presiden Terpilih BEM Negara Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (NM FIB) Universitas Andalas, Wahyu Rafael Lingga, menilai secara umum aksi demonstrasi berjalan lancar karena perwakilan DPRD Sumbar bersedia menemui massa dan menandatangani kesepakatan yang diajukan mahasiswa.
Namun, menurutnya, situasi mulai memanas setelah penandatanganan dilakukan dan perwakilan DPRD meninggalkan lokasi aksi.
“Setelah penandatanganan, muncul perdebatan antara massa mahasiswa dan sejumlah presiden mahasiswa dari berbagai kampus. Dari situlah kemudian muncul mosi tidak percaya yang disampaikan oleh beberapa BEM fakultas,” ujar Wahyu pada saat diwawancarai Genta Andalas pada Senin (15/06/2026).
Ia menjelaskan bahwa kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tigo Nan Sabaris bersama sejumlah fakultas lain membawa kajian dan tuntutan tersendiri yang berbeda dengan tuntutan yang disampaikan dalam aksi utama. Akan tetapi, tuntutan tersebut tidak sempat disampaikan kepada DPRD Sumbar.
Beberapa isu yang dibawa kelompok tersebut antara lain persoalan kerusakan lingkungan, tambang ilegal di Sumatera Barat, kriminalisasi, evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Komponen Cadangan (Komcad) Merah Putih, penggunaan APBN, hingga isu reformasi Polri, nilai tukar rupiah, dan harga bahan bakar minyak.
“Ada tuntutan yang sampai kepada DPRD, tetapi tuntutan kami tidak tersampaikan. Itu yang kemudian menciptakan jarak antara kelompok kami dengan para presiden mahasiswa yang memimpin aksi,” katanya.
Wahyu berharap BEM KM Universitas Andalas segera memberikan tanggapan terhadap mosi tidak percaya yang telah disampaikan. Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada mahasiswa.
“Tanggapan harus ada dari BEM KM. Kami ingin mengetahui langkah strategis yang akan diambil untuk menjawab mosi tidak percaya yang telah kami sampaikan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu publik dan tidak bersikap apatis terhadap gerakan mahasiswa.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan setelah berakhirnya aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Barat yang sebelumnya menuntut pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti berbagai persoalan daerah maupun nasional.
Reporter: Hadid Jailani Latif Utama dan Ibnu Muhammad Bintang
Editor: Oktavia Ramadhani
