Oleh: Maulina*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi salah satu bentuk nyata pemerintah untuk memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh makanan sehat dan bergizi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya kasus keracunan yang terus berulang. Persoalannya tidak lagi sekadar soal menu atau makanan yang diduga basi. Karena itu, hal yang perlu dipertanyakan, yakni seberapa ketat pengawasan dilakukan sebelum makanan sampai ke tangan siswa? Padahal, makanan yang diberikan bukan sekadar porsi makanan biasa, ada tanggung jawab pemerintah di dalam setiap kotaknya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2 September 2026, tercatat sebanyak 50.059 korban keracunan dari 560 kejadian di 36 provinsi terkait program MBG. Salah satu korban keracunan MBG, yakni Febiona Purba (16), mengalami gangguan ingatan setelah sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan MBG pada 13 Agustus 2026. Keluarganya menyebut daya ingat anak tersebut menurun hingga sekitar 70 persen dan mengalami kesulitan mengenali orang-orang di sekitarnya.
Kementerian Kesehatan menyatakan belum dapat memastikan hubungan gangguan ingatan tersebut dengan MBG. Secara medis, hubungan gangguan ingatan dan keracunan MBG harus dibuktikan dari penyelidikan pihak kesehatan. Pemerintah pun belum ada pernyataan pasti terkait kasus ini.
Namun, persoalan utamanya bukan sekadar membuktikan benar atau tidaknya hilang ingatan 70 persen tersebut. Maka muncullah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa makanan yang dibagikan kepada siswa bisa diduga menyebabkan keracunan? Hal ini tentu berkaitan erat dengan pengawasan terhadap MBG yang dibagikan.
Program sebesar MBG tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia dan didistribusikan tepat waktu. Ada rantai panjang yang harus diawasi sebelum makanan masuk ke tubuh anak, dimulai dari kualitas bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, suhu makanan, proses pengangkutan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa. Satu hal saja yang bermasalah akan berdampak pada puluhan bahkan ratusan siswa yang menerima MBG.
Keberhasilan MBG bukan pada banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi seberapa banyak makanan bergizi dapat disalurkan pada anak-anak di Indonesia. Pemerintah juga harus mampu menjawab berapa banyak makanan yang telah melalui pemeriksaan keamanan secara ketat. Jangan sampai keberhasilan program hanya dihitung berdasarkan jumlah kotak makanan yang tiba di sekolah, sementara pertanyaan mengenai kualitas dan keamanannya datang belakangan.
Sistem pengawasan harus mampu bekerja sebelum masalah membesar. Jika beberapa siswa dalam satu sekolah mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan yang sama, harus ada mekanisme respons cepat. Distribusi makanan dari sumber yang sama harusnya dapat segera dievaluasi, sampel makanan diamankan untuk pemeriksaan, dan sumber masalah ditelusuri. Sayangnya, meski sudah bekerja sama dengan BPOM, kasus keracunan masih banyak terjadi.
Jangan sampai pengawasan MBG hanya kuat di atas kertas, tapi lemah di lapangan. Harus ada pengawasan terhadap bahan baku yang digunakan, setiap proses di dapur diawasi secara berkala, makanan dicek setiap sebelum diberikan, serta pantau distribusinya. Tidak kalah penting, pengawasan saat makanan sudah sampai di sekolah. Sekolah berada di posisi paling dekat dengan siswa. Mereka yang melihat langsung apakah makanan datang dalam kondisi normal, kemasan bermasalah, makanan berubah bau atau bentuk, dan apakah ada siswa yang mulai menunjukkan gejala setelah mengonsumsinya. Karena itu, sekolah harusnya tidak hanya menjadi tempat pembagian makanan. Sekolah juga perlu menjadi bagian dari sistem pengawasan dan pelaporan.
Karena panjangnya proses MBG, pemerintah harus transparan terhadap semua proses tersebut. Masyarakat berhak mengetahui hasil pemeriksaan yang menjadi penyebab keracunan, penanganan yang dilakukan, dan pencegahan agar tidak ada lagi kasus keracunan terulang kembali. Setiap langkah yang diambil pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. MBG adalah program yang menyangkut keselamatan jutaan anak. Semakin besar skalanya, semakin ketat pula pengawasannya. Minimnya pengawasan MBG menjadi alarm bahwa diperlukan perbaikan sistem oleh pemerintah. Dengan adanya penanganan yang baik, diharapkan makanan yang diberikan dapat memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih baik.
MBG merupakan program besar dengan tujuan yang baik. Karena itu, kritik terhadap pelaksanaannya tidak seharusnya dianggap sebagai upaya menolak program. Justru sebaliknya, kritik diperlukan agar program tersebut benar-benar melindungi anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Jangan sampai program ini menjadi senjata pembunuhan massal bagi anak-anak di Indonesia.
*Penulis Merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas
