Oleh: Syifa Alifah*
Pembaruan data penerima bantuan sosial merupakan langkah yang penting untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berupaya menyatukan dan memperbarui data sosial ekonomi masyarakat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Namun, perubahan desil yang terjadi setelah pembaruan data juga perlu menjadi perhatian. Sebab, di balik perubahan angka tersebut terdapat kondisi kehidupan masyarakat yang tidak selalu dapat digambarkan hanya melalui data.
Kementerian Sosial (kemensos) menjelaskan bahwa perubahan desil terjadi karena adanya pembaruan dan sinkronisasi data dari berbagai sumber. Data yang sebelumnya belum terverifikasi atau mengalami perubahan kemudian diperbarui untuk menghasilkan gambaran sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Langkah tersebut tentu patut diapresiasi. Data sosial ekonomi memang tidak boleh dibiarkan menggunakan kondisi lama ketika kehidupan masyarakat terus berubah.
Namun, persoalannya bukan sekadar apakah data sudah diperbarui atau belum. Yang lebih penting adalah apakah hasil pembaruan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani. Ada masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi, memiliki banyak tanggungan, atau pendapatan yang tidak stabil, tetapi tercatat dalam desil yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa angka statistik dan realitas kehidupan masyarakat terkadang tidak berjalan beriringan.
Kemensos sendiri telah menegaskan bahwa desil bukan satu-satunya penentu penerima bantuan sosial. Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan, bukan berarti seseorang yang berada pada desil tertentu secara otomatis kehilangan atau mendapatkan seluruh jenis bansos. Penjelasan ini penting untuk diketahui masyarakat agar perubahan desil tidak langsung dipahami sebagai tanda bahwa seseorang sudah sejahtera.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Jika desil bukan satu-satunya penentu, jangan sampai masyarakat justru merasa bahwa perubahan desil menjadi batas yang menentukan apakah mereka masih layak memperoleh bantuan atau tidak. Pemerintah perlu memastikan bahwa kondisi nyata masyarakat tetap menjadi pertimbangan, terutama ketika terdapat perbedaan antara data yang tercatat dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya.
Transparansi juga tidak cukup hanya dengan menjelaskan indikator yang digunakan untuk menentukan desil. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai mengapa posisi mereka dapat berubah setelah data diperbarui dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi akses terhadap program bantuan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari perubahan data, tetapi juga memahami proses yang menentukan posisi kesejahteraan mereka dalam sistem tersebut.
Lebih jauh, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan perubahan desil kepada masyarakat. Informasi mengenai kenaikan atau penurunan desil sebaiknya tidak berhenti pada pemberitahuan angka, tetapi disertai penjelasan mengenai makna angka tersebut. Hal ini penting agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa kenaikan desil berarti kehidupan mereka sudah membaik. Kesejahteraan merupakan kondisi yang kompleks dan dapat berubah karena pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan, maupun kebutuhan rumah tangga. Dengan komunikasi yang jelas, pemerintah dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengaduan dan pembaruan data bagi masyarakat yang merasa kondisi mereka tidak sesuai dengan data yang tercatat. Mekanisme pengaduan harus mudah diakses dan benar – benar ditindaklanjuti. Sebab, ketepatan data bukan hanya tanggung jawab sistem, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang mengalami langsung kondisi sosial ekonomi tersebut.
Pada akhirnya, pembaruan DTSEN harus dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan, bukan sekadar menghasilkan angka desil yang baru. Data memang diperlukan sebagai dasar kebijakan, tetapi angka tidak boleh mengalahkan realitas. Ketika masyarakat masih membutuhkan bantuan, kondisi tersebut harus tetap memiliki ruang untuk dipertimbangkan meskipun posisi desilnya berubah.
Perubahan desil seharusnya menjadi bagian dari upaya pemerintah memahami masyarakat dengan lebih baik, bukan justru membuat masyarakat merasa tidak dipahami oleh sistem. Karena itu, memperbarui data memang penting, tetapi memastikan bahwa data tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan masyarakat jauh lebih penting agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
*Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas
