Padang, gentaandalas.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Barat, Padang, Senin (15/6/2026). Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas (Presma BEM KM UNAND) Shabbarin Syakur, menyampaikan lima tuntutan yang menjadi sikap Aliansi BEM Sumbar. Kelima tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN melalui program yang dinilai tidak berpihak kepada kebutuhan rakyat, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, pembatalan revisi Undang-Undang Kepolisian, penguatan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional, serta desakan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk bertanggung jawab atas berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan demokrasi di Indonesia.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menyampaikan apresiasi atas peran mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyatakan DPRD akan meneruskan lima poin aspirasi yang disampaikan massa aksi kepada pemerintah pusat. “Kami memahami dan insyaallah akan meneruskan apa yang adik-adik sampaikan, lima poin aspirasi yang disampaikan tadi,” ujarnya.
DPRD juga menyatakan akan mengoordinasikan penyampaian aspirasi tersebut ke tingkat pusat melalui Sekretariat Dewan dalam waktu dekat. Sebagai bentuk komitmen, Wakil Ketua DPRD Sumbar menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI dalam waktu maksimal 5 × 24 jam.
Sebelumnya, massa aksi sempat mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPRD Sumbar dalam dialog bersama demonstran. Shabbarin Syakur, bahkan menghubungi Ketua DPRD Sumbar melalui sambungan telepon untuk memastikan alasan ketidakhadirannya. Berdasarkan informasi yang diterima mahasiswa, Ketua DPRD Sumbar tidak dapat hadir karena sedang dalam kondisi sakit.
Meski demikian, massa aksi meminta adanya bukti yang dapat mengonfirmasi kondisi tersebut. “Kalau memang sakit, kita tunggu bukti yang konkret,” ujar Shabbarin melalui pengeras suara di hadapan peserta aksi.
Setelah beberapa waktu bernegosiasi dengan massa aksi, empat perwakilan DPRD Sumbar akhirnya keluar untuk menemui demonstran dan melakukan dialog terkait tuntutan yang disampaikan. Usai pernyataan DPRD, seorang demonstran menyampaikan interupsi dan mempertanyakan efektivitas penyaluran aspirasi yang selama ini dijanjikan oleh wakil rakyat. Ia menilai berbagai aksi yang telah dilakukan mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang nyata.
“Sampai kapan mau percaya DPRD, sedangkan belasan tahun kawan-kawan aksi di sini, tak pernah satu pun yang pernah menyampaikan,” ujarnya di hadapan massa aksi. Pernyataan tersebut disambut sorakan peserta demonstrasi yang menuntut adanya jaminan bahwa aspirasi yang disampaikan pada aksi kali ini benar-benar diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam itu akhirnya ditutup. Namun, suasana sempat memanas menjelang pembubaran massa ketika sejumlah peserta aksi menyampaikan keberatan terhadap hasil dialog yang telah disepakati. Perdebatan antara peserta aksi dan koordinator lapangan pun sempat terjadi sebelum massa akhirnya membubarkan diri.
Reporter: Hadid Jailani Latif Utama dan Ibnu Muhammad Bintang
Editor: Auryn Dzakirah
