Oleh: Periska Wulandari*
Nilai tukar rupiah yang terus menunjukkan tren pelemahan terhadap dolar AS bukan lagi sekadar angka-angka rumit di papan bursa efek atau bahan perdebatan para ekonom di layar kaca. Bagi masyarakat kelas menengah Indonesia, angka tersebut adalah sinyal bahaya yang berdampak nyata pada isi dompet, porsi belanja, dan kelangsungan dapur rumah tangga. Kelompok kelas menengah yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan penggerak utama konsumsi domestik kini berada dalam posisi paling rentan terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, namun terlalu rapuh untuk bertahan dari kejutan inflasi dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Pelemahan mata uang garuda secara langsung mendongkrak harga barang-barang impor, mulai dari bahan baku industri, barang elektronik, hingga komoditas pangan olahan yang mengandalkan bahan baku luar negeri. Dampak berantainya berujung pada penurunan daya beli secara signifikan di tingkat konsumen. Gaji bulanan yang cenderung stagnan atau hanya naik tipis harus berhadapan dengan biaya hidup yang melambung tinggi. Kenaikan harga barang impor ini menjalar ke sektor jasa, transportasi, hingga tarif makanan siap saji harian. Cicilan rumah, biaya pendidikan anak, belanja kebutuhan pokok harian, hingga tarif utilitas seperti listrik dan bahan bakar perlahan-lahan menggerogoti tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Fenomena mantab (makan tabungan) kini bukan lagi sekadar anekdot, melainkan strategi bertahan hidup yang umum dijumpai di tengah masyarakat urban dan sub-urban. Tabungan masa depan yang sejatinya diproyeksikan untuk investasi pendidikan atau modal pensiun kini terpaksa dicairkan demi menambal defisit belanja bulanan yang membengkak.
Situasi makin mengkhawatirkan karena kelas menengah sering kali terjebak dalam fenomena sandwich generation. Mereka tidak hanya bertanggung jawab menopang kehidupan keluarga inti dan masa depan anak-anak mereka, tetapi juga harus menanggung biaya hidup orang tua yang tidak memiliki jaminan pensiun yang memadai. Tekanan finansial ganda ini menciptakan beban psikologis dan ekonomi yang luar biasa. Ketika lonjakan harga akibat pelemahan rupiah menghantam, margin fleksibilitas keuangan mereka habis tak bersisa. Tidak ada lagi porsi anggaran untuk rekreasi atau sekadar hiburan pencetus relaksasi pikiran. Satu kali krisis kesehatan, kenaikan suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR), atau pemutusan hubungan kerja (PHK) saja sudah cukup untuk melempar keluarga kelas menengah langsung ke jurang kemiskinan.
Dilema terbesar kelas menengah terletak pada ketiadaan jaring pengaman sosial (social safety net) yang inklusif bagi mereka. Ketika kelompok masyarakat kurang mampu mendapatkan perhatian berupa bansos beras, Program Keluarga Harapan (PKH), atau subsidi energi, dan kelompok elite kaya memiliki bantalan aset serta investasi valuta asing yang kuat untuk berselancar di tengah krisis, kelas menengah justru ditinggalkan berselancar sendirian di laut lepas tanpa pelampung. Mereka dituntut tetap membayar pajak secara taat dan patuh, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun minim mendapatkan kompensasi perlindungan ekonomi saat badai krisis ekonomi menerpa. Skema insentif pemerintah acap kali mengabaikan kelompok rentan menengah ini, seolah-olah menganggap ketahanan finansial mereka senantiasa abadi.
Selain tekanan dari sisi pengeluaran rumah tangga, fleksibilitas pekerjaan bagi masyarakat kelas menengah juga semakin menyempit. Gelombang efisiensi di berbagai industri akibat tingginya biaya produksi berimbas pada pengetatan rekrutmen tenaga kerja. Banyak pekerja kelas menengah yang terpaksa mengambil pekerjaan sampingan (gig economy) tanpa jaminan keselamatan kerja demi menutupi celah kebutuhan harian. Keterpaksaan bekerja tanpa batas waktu ini membawa efek domino berupa kelelahan fisik dan mental (burnout), yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas nasional secara keseluruhan.
Secara makroekonomi, ancaman terhadap kelas menengah adalah ancaman terhadap seluruh roda perekonomian nasional. Ketika kelas menengah menahan diri untuk berbelanja akibat terpangkasnya daya beli, sektor UMKM dan industri ritel akan merasakan efek lesu yang signifikan. Penurunan konsumsi rumah tangga secara masif dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan berpotensi memicu gelombang PHK baru di berbagai sektor usaha. Pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada indikator makro seolah-olah keadaan baik-baik saja, sementara di tingkat mikro masyarakat sedang berjuang keras menghemat pengeluaran dasar mereka. Sikap puas diri terhadap indikator pertumbuhan ekonomi agregat tanpa melihat fenomena pengerusan daya beli riil adalah bentuk kebutaan navigasi kebijakan yang berbahaya.
Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh atau sekadar dinanti penyelesaiannya secara alami oleh pemangku kebijakan. Mengabaikan tekanan ekonomi yang dialami kelas menengah sama saja dengan membiarkan benteng pertahanan ekonomi nasional runtuh perlahan. Jika terus dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang berfokus pada stabilisasi harga bahan pokok, penyesuaian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), pemberian insentif pajak tertentu, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta perluasan perlindungan daya beli, bukan tidak mungkin jutaan masyarakat kelas menengah akan berbondong-bondong turun kelas menjadi kelompok rentan miskin baru. Pemulihan nilai rupiah dan perlindungan daya beli rakyat harus menjadi agenda mendesak dan prioritas nasional, bukan sekadar komoditas retorika politik semata.
*Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
