Oleh: Auryn Dzakirah*
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, konflik di Timur Tengah sering kali terasa jauh. Ledakan bom, ancaman militer, hingga ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat seolah hanya menjadi konsumsi berita internasional yang tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, anggapan tersebut keliru. Konflik yang terjadi di sekitar Selat Hormuz justru dapat berujung pada kenaikan harga BBM, biaya transportasi, harga bahan pokok, hingga meningkatnya inflasi di Indonesia. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak boleh memandang konflik di Selat Hormuz sebagai persoalan Timur Tengah semata. Gangguan di jalur pelayaran tersebut merupakan ancaman nyata bagi ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional yang membutuhkan langkah antisipatif, bukan sekadar menunggu situasi kembali normal.
Mengapa Selat Hormuz begitu penting? Jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini menjadi lintasan sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Ketika konflik memicu gangguan pelayaran, pasokan minyak global ikut terguncang. Meski lalu lintas kapal kini mulai pulih, krisis beberapa bulan terakhir menunjukkan betapa rapuhnya sistem energi dunia ketika satu jalur strategis mengalami gangguan.
Bagi Indonesia, persoalan ini jauh lebih serius daripada sekadar fluktuasi harga minyak dunia. Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Artinya, setiap gangguan terhadap pasokan global hampir pasti akan meningkatkan biaya impor energi nasional. Semakin mahal harga minyak dunia, semakin besar pula tekanan terhadap anggaran negara maupun masyarakat sebagai konsumen.
Dampak tersebut tidak berhenti pada harga BBM. Kenaikan harga energi akan merambat ke berbagai sektor ekonomi. Biaya logistik meningkat karena transportasi menjadi lebih mahal. Distribusi barang membutuhkan ongkos yang lebih tinggi. Pelaku usaha akhirnya menaikkan harga produk untuk menutup biaya produksi. Pada akhirnya, masyarakatlah yang menanggung beban melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Inilah yang sering luput dari perhatian. Banyak orang menganggap konflik internasional hanya urusan para pemimpin negara. Padahal, dalam era globalisasi, keamanan energi telah menjadi bagian dari keamanan nasional. Ancaman terhadap pasokan energi sama berbahayanya dengan ancaman terhadap stabilitas ekonomi. Bahkan, krisis energi dapat memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi, menekan daya beli masyarakat, dan memperbesar tekanan inflasi.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Laporan terbaru dari International Energy Agency (IEA) menegaskan bahwa krisis Selat Hormuz telah memperlihatkan kerentanan mendasar negara-negara Asia Tenggara terhadap gangguan pasokan energi. Sekitar 60 persen impor minyak mentah kawasan berasal dari Timur Tengah. Karena itu, pemerintah di kawasan, termasuk Indonesia, perlu memperkuat ketahanan energi melalui kebijakan yang lebih berani dan kerja sama regional yang lebih erat.
Sayangnya, respons Indonesia masih cenderung berfokus pada pengelolaan dampak jangka pendek. Ketika harga minyak naik, perhatian publik lebih banyak diarahkan pada subsidi atau penyesuaian harga BBM. Padahal, akar persoalannya adalah ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi impor. Selama kondisi tersebut belum berubah, setiap gejolak geopolitik di Timur Tengah akan terus menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.
Pelajaran penting dari krisis Selat Hormuz adalah bahwa ketahanan energi tidak dapat dibangun hanya dengan menjaga ketersediaan BBM hari ini. Indonesia perlu mempercepat diversifikasi sumber energi, mulai dari pengembangan energi baru dan terbarukan hingga memperluas sumber impor dari berbagai kawasan agar tidak terlalu bergantung pada satu wilayah. Diversifikasi bukan sekadar agenda transisi energi, melainkan strategi mengurangi risiko geopolitik.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi energi. Selama ini, diplomasi Indonesia lebih sering dipahami dalam konteks politik luar negeri atau perdagangan. Padahal, kerja sama energi dengan berbagai negara penghasil minyak dan gas, pembangunan cadangan energi strategis, serta penguatan kolaborasi di tingkat kawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepentingan nasional. Krisis ini membuktikan bahwa energi telah menjadi instrumen geopolitik yang menentukan stabilitas ekonomi suatu negara.
Pengalaman beberapa bulan terakhir seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia. Ketika satu jalur pelayaran di Timur Tengah terganggu, dampaknya dapat terasa hingga ke dapur masyarakat Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dunia yang saling terhubung tidak lagi mengenal istilah “konflik yang jauh”. Apa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat memengaruhi harga beras, ongkos angkutan, hingga daya beli masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa cepat merespons ketika harga minyak sudah melonjak, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapi guncangan sebelum krisis berikutnya terjadi. Selat Hormuz mungkin berada jauh dari wilayah Indonesia, tetapi dampaknya berada sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena itu, memperkuat ketahanan energi bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat.
*Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas
