Oleh: Aulya Rindu Ramadan*
Bencana alam selalu meninggalkan dampak yang mendalam, tidak hanya pada struktur fisik bangunan, tetapi juga pada interaksi sosial masyarakat. Setelah serangkaian bencana hidrometeorologi, progres pembangunan rumah sementara (huntara) di Aceh berlangsung lebih lambat dibandingkan daerah lain di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah, dari jumlah usulan yang ada, realisasi pembangunan huntara di Aceh baru mencapai 45%. Hal ini mengakibatkan ribuan korban bencana masih harus bertahan di tenda-tenda pengungsian atau hunian darurat selama berbulan-bulan. Apa yang terjadi di Desa Reje Payung, Takengon, Aceh Tengah, merupakan contoh nyata betapa dampak banjir menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian, hingga merembes ke aspek paling krusial dalam kehidupan, yaitu pendidikan bagi anak-anak.
Anak-anak di desa tersebut kini terpaksa belajar di tenda darurat, di bawah terik matahari, dengan semua kelas digabung menjadi satu. Buku pelajaran mereka hanyut terbawa banjir, sedangkan akses jalan mengalami kerusakan dan jembatan penghubung terputus. Kondisi ini bukan hanya sekadar kisah memilukan, tetapi merupakan panggilan keras bahwa sistem pemulihan pascabencana di Indonesia masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh ditunda. Ketika anak-anak terpaksa belajar di tenda darurat, mereka kehilangan tempat belajar yang layak, dan hal tersebut memengaruhi konsentrasi, motivasi, bahkan kesehatan mental mereka. Jika hal ini dibiarkan, generasi muda Aceh berisiko untuk tidak berkembang. Padahal, mereka adalah harapan untuk masa depan daerah dan negara.
Masalah ini juga mengungkapkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Pemulihan pascabencana seharusnya dilakukan dengan segera dan komprehensif. Infrastruktur pendidikan, akses jalan, jembatan, dan mata pencaharian penduduk adalah aspek yang saling terhubung. Tanpa infrastruktur yang baik, bantuan pendidikan tidak akan sampai. Tanpa penghidupan yang layak, orang tua tidak dapat mendukung pendidikan anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa pemulihan harus dipandang sebagai sebuah ekosistem, bukan hanya proyek fisik.
Selain itu, perhatian publik terhadap bencana sering kali cepat memudar. Media mungkin akan meliput di awal kejadian, tetapi kemudian beralih ke isu lainnya, sementara masyarakat yang terdampak masih berjuang setiap harinya. Anak-anak yang belajar di tenda darurat adalah simbol bagaimana penderitaan bisa berlangsung lama tanpa sorotan. Di sinilah pentingnya komitmen jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat. Bantuan darurat memang penting, tetapi yang lebih esensial adalah membangun kembali fasilitas pendidikan dengan standar yang memadai dan berkelanjutan.
Kita tidak boleh mengabaikan dampak psikologisnya. Anak-anak yang kehilangan sekolah, buku, dan rutinitas biasa mereka akan membawa trauma yang dapat memengaruhi pertumbuhan mereka. Dukungan psikososial harus menjadi bagian integral dari pemulihan, bukan hanya sesuatu yang bersifat tambahan.
Secara keseluruhan, situasi di Aceh ini mengingatkan kita bahwa bencana tidak hanya mengenai kerusakan fisik, tetapi juga tentang masa depan manusia. Jika kita gagal menyediakan lingkungan belajar yang baik untuk anak-anak, maka yang hilang bukan sekadar buku dan bangunan, tetapi juga masa depan satu generasi. Pemerintah perlu mempercepat pemulihan, meningkatkan koordinasi, dan memastikan distribusi bantuan yang merata. Masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan juga harus terus mengawasi agar suara anak-anak Aceh tidak tenggelam di tengah hiruk pikuk isu nasional.
Anak-anak yang belajar di tenda darurat bukan hanya sekadar korban bencana. Mereka adalah refleksi dari kegagalan kita dalam melindungi hak dasar setiap warga negara. Jika kita tidak secepatnya melakukan tindakan, maka yang hilang bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga harapan untuk masa depan bangsa.
*Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
