Oleh: M. Dhiaurrahman Alfatih*
Pada 4 Juni 2026, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh angka Rp18.039,00 per dolar Amerika Serikat. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, rupiah kembali mencatatkan rekor dalam sejarah pascareformasi. Bukan mencatatkan sejarah dalam memperkuat rupiah terhadap dolar, melainkan sebaliknya. Dampak menurunnya nilai rupiah tidak hanya terlihat di layar bursa saja, tetapi langsung terasa di dapur-dapur rumah tangga. Kenapa? Karena Indonesia masih bergantung besar pada impor bahan baku, mulai dari kedelai, obat-obatan, elektronik, hingga BBM.
Akibatnya, masyarakat kelas menengah juga mulai merasakan tekanan ekonomi secara perlahan. Harga kebutuhan pokok yang terus naik hingga biaya pendidikan anak yang kian melambung tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat. Kondisi ini juga membuat daya beli masyarakat semakin melemah, terutama bagi para pelaku UMKM dan pekerja harian yang sangat bergantung pada stabilitas harga pasar.
Dari website Investor.id dikatakan bahwa faktor global seperti perang Amerika Serikat-Iran dan arus modal asing memang berpengaruh, tetapi di sisi lain masalah domestik seperti ketidakpastian kebijakan pemerintah juga menjadi alasan mengapa kepercayaan investor mulai menurun. Banyak investor melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum memiliki arah yang jelas. Di tengah pelemahan rupiah, pemerintah justru tetap menjalankan program-program besar yang membutuhkan anggaran yang sangat tinggi, seperti program Makan Bergizi Gratis.
Situasi seperti ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan para investor. Akibatnya, sebagian investor memilih menarik modalnya dari Indonesia dan memindahkannya ke negara yang dianggap lebih stabil, dan dampaknya akan kembali dirasakan oleh masyarakat. Seorang ekonom senior, Profesor Ferry Latuhihin, mengatakan dalam podcast Hendri Satrio dan menyarankan untuk memutuskan program MBG. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi nasional dibandingkan memaksakan berjalannya program MBG dengan memakan anggaran besar.
Alih-alih mendengarkan, Presiden Prabowo Subianto justru merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menunjuk Nanik Surdayati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, menggantikan Dadan Hindayana. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Selasa, 2 Juni 2026. Ada dua sisi yang bisa kita lihat dari sini. Pertama, setelah Dadan Hindayana digantikan, Kejaksaan Agung langsung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka pada Rabu, 3 Juni 2026. Mungkin kita tidak akan membahas ini secara detail di sini, tetapi hal ini menunjukkan bahwa program sebesar MBG pun masih memiliki sistem pengelolaan yang belum efektif dan rawan menjadi ladang korupsi.
Kedua, perombakan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ini mempertegas bahwa pemerintah sekarang lebih memprioritaskan konsolidasi internal program MBG. Jika pemerintah terus memaksa dan menutup mata terhadap realitas pasar, dampaknya akan terjadi pembengkakan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku.
Tidak hanya MBG saja yang menjadi problem, banyak kebijakan atau program lain yang justru menimbulkan tanda tanya saat ini. Jika kita lihat kembali program unggulan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Lumbung Pangan, dan program lainnya, apakah dengan langkah ini tujuan Presiden Prabowo yang tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% akan tercapai?
Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program unggulan pemerintah sekarang mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi APBN dan beban utang negara kita. Program berskala nasional tentu membutuhkan pendanaan yang sangat besar, sementara kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam tekanan.
Memang benar, dari semua program Presiden Prabowo memiliki niat yang baik untuk negeri, tetapi dengan regulasinya yang tidak terstruktur dengan baik, memunculkan kekhawatiran baru. Program-program besar membutuhkan perencanaan matang, kestabilan anggaran, serta kepercayaan pasar agar dapat berjalan dengan efektif. Namun, coba kita lihat kenyataannya, masyarakat justru melihat adanya ketidaksiapan pemerintah dalam menyeimbangkan ambisi program dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang terjadi.
Jika kondisi ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin target pertumbuhan ekonomi 8% itu hanya akan menjadi optimisme semata saja, tanpa didukung dengan realitas. Sebab, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dibangun melalui program mega besar saja, tetapi juga membutuhkan kestabilan nilai rupiah, kepastian kebijakan, serta rasa percaya dari investor dan pelaku usaha. Ketika kepercayaan tersebut mulai menurun, maka jangan heran jika tekanan terhadap ekonomi nasional akan semakin sulit untuk dikendalikan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program besar dengan anggaran fantastis, tetapi juga kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan rasa aman dan stabil. Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana rakyat dapat merasakan kestabilan hidup di tengah tekanan ekonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah Prabowonomics benar-benar menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi Indonesia, atau justru membuat rakyat harus bertahan lebih keras menghadapi ketidakpastian di tengah gejolaknya dunia sekarang?
*Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas
