Padang, gentaandalas.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Andalas (UNAND) menyelenggarakan konsolidasi mahasiswa pada Minggu (14/06/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mewadahi aspirasi dari perwakilan ormawa, UKM, dan mahasiswa di lingkungan UNAND terkait isu yang sedang berkembang dan perlu dievaluasi.
Ketua BEM FISIP, Shelvy Anggraini, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa, baik keluhan dari dalam kampus maupun isu di luar kampus, khususnya pada lingkup nasional. “Tujuan diadakannya konsolidasi ini adalah untuk merapatkan barisan dari berbagai jejaring mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya terhadap isu kampus maupun di negara ini,” ujar Shelvy saat diwawancarai Genta Andalas pada Minggu (14/06/2026).
Sejumlah isu yang disorot dalam forum tersebut meliputi persoalan di dalam kampus, seperti terkendalanya pembayaran UKT mahasiswa jalur SNBT yang dinilai tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua calon mahasiswa. Selain itu, peserta juga menyoroti isu kenaikan UKT pada jalur mandiri di tahun selanjutnya serta fasilitas kampus yang masih menjadi keluhan mahasiswa. Shelvy menambahkan bahwa banyak mahasiswa mengeluhkan besaran UKT yang dianggap tidak wajar karena tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga, hingga menyebabkan sebagian calon mahasiswa mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Di luar kampus, konsolidasi tersebut juga menyoroti sejumlah isu nasional dan daerah, seperti persoalan tambang di Sumatera Barat, pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), UU Kepolisian Republik Indonesia, serta nilai tukar rupiah yang terus menjadi perhatian. Sementara itu, berbagai perspektif lain dari perwakilan ormawa juga turut disampaikan dalam forum tersebut. Salah satunya Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Dzaki, yang ikut menyampaikan aspirasi terkait isu kampus maupun nasional.
“Saya pantau dari grup SNBT, ada mahasiswa yang terkendala dalam pembayaran UKT. Untuk penyelesaiannya mungkin akan dijalankan terlebih dahulu di lingkup fakultas, nanti baru diangkat ke kampus. Serta Sumatera Barat yang tidak kunjung pulih karena perkembangan yang lambat, termasuk juga isu di Aceh dan bagian Sumatera lainnya,” ujar Dzaki.
Perwakilan UKM PHP juga menambahkan bahwa masih terdapat persoalan kekerasan seksual di lingkungan kampus, fasilitas yang kurang memadai, serta persoalan tambang di Sumatera Barat yang perlu mendapat perhatian. Mengenai berbagai aspirasi yang disampaikan, peserta konsolidasi berharap adanya gerakan bersama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dikemukakan. Harapannya, seluruh elemen mahasiswa dapat menyatu tanpa adanya pembeda dalam menyuarakan aspirasi.
Oleh karena itu, hasil konsolidasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa BEM Fakultas, Ormawa, Pers, dan mahasiswa harus selalu menyatu dalam mencapai solusi serta perbaikan terhadap isu-isu yang diaspirasikan. Selain itu, pada Senin (15/06/2026) akan dilaksanakan aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Reporter: Aulya Rindu Ramadan dan Sargita Asmara Dewi
Editor: Auryn Dzakirah
