Padang, gentaandalas.com – BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa – Seluruh Indonesia) Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat, Senin (18/5/2026). Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan di Sumatra Barat, mulai dari ketimpangan infrastruktur pascabencana alam, menurunnya daya beli masyarakat, hingga isu sosial seperti LGBT. Namun, aksi sempat memanas karena massa kecewa setelah mengetahui Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, sedang berada di Jakarta sehingga tidak dapat menemui mereka secara langsung.
Massa aksi mulai berdatangan ke lokasi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah aksi dibuka oleh koordinator acara, perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatra Barat secara bergantian menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur. Situasi kemudian berubah tegang ketika massa mengetahui bahwa pemerintah hanya mengutus perwakilan untuk menemui mereka.
Koordinator Daerah BEM-SI Sumatra Barat, Putra Alkahfi Harahap, menegaskan bahwa tujuan utama aksi tersebut adalah bertemu langsung dengan gubernur. Ia menilai pemerintah tidak memenuhi permintaan yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat resmi. “Pihak Kepolisian sendiri mengatakan bahwa yang akan menemui massa aksi adalah asisten satu. Padahal, di dalam surat yang kami kirimkan bahwa tujuan kami adalah bertemu dengan Buya (gubernur), bukan Asisten Satu, Kepala Dinas, apalagi Satpol PP,” ujar Kahfi dalam wawancaranya bersama Genta Andalas, Senin (18/5/2026).
Kekecewaan massa kemudian memicu aksi saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian ketika massa mencoba memasuki area Kantor Gubernur. Setelah situasi mereda, mahasiswa kembali meminta agar dipertemukan langsung dengan gubernur. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatra Barat, Mursalim, sempat mencoba membuka ruang dialog dengan duduk di hadapan massa aksi.
Namun, tawaran dialog tersebut ditolak massa karena mereka tetap ingin berdialog langsung dengan Mahyeldi. Koordinator lapangan aksi, Farhan Defra Jaya Kusuma, mengatakan bahwa kekecewaan mahasiswa muncul karena gubernur dinilai tidak pernah menemui massa aksi dalam sejumlah demonstrasi sebelumnya. “Bisa kami sampaikan bahwa gubernur kita ini sudah dua periode. Tetapi, pada kenyataannya kinerjanya tidak maksimal dan bahkan hingga hari ini sejak aksi yang kami lakukan pada tanggal 4 Mei kemarin, Gubernur Sumatra Barat ini tidak pernah menemui kami,” ujar Farhan dalam wawancaranya bersama Genta Andalas, Senin (18/5/2026).
Setelah menunaikan salat asar, massa kembali melanjutkan aksi dengan penyampaian aspirasi secara bergantian oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Massa kembali meminta agar dapat bertemu langsung dengan gubernur. Akan tetapi, permintaan tersebut kembali tidak dapat dipenuhi karena Mahyeldi masih berada di Jakarta.
Kekecewaan massa kembali memicu kericuhan ketika demonstran memaksa memasuki area Kantor Gubernur. Aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian kembali terjadi. Setelah itu, pihak demonstran meminta agar dialog dengan perwakilan pemerintah dapat dilakukan di dalam area kantor gubernur, tetapi permintaan tersebut ditolak dengan alasan keamanan.
Negosiasi antara massa aksi dan aparat berlangsung cukup alot sebelum akhirnya dicapai kesepakatan untuk melaksanakan dialog di luar area Kantor Gubernur. Dialog kemudian dilakukan antara massa aksi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sumatra Barat. Dalam dialog tersebut, disepakati bahwa akan digelar audiensi langsung antara perwakilan BEM-SI Sumatra Barat dengan Mahyeldi.
BEM-SI Sumatra Barat menyatakan bahwa seluruh poin tuntutan yang mereka bawa dalam aksi akan kembali disampaikan dalam audiensi tersebut. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal tuntutan hingga memperoleh tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Reporter: Farid Farhan dan Raza Altamis Fikri
Editor: Auryn Dzakirah
