Padang, gentaandalas.com – Puluhan aliansi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Barat (Sumbar) kembali menggelar aksi seruan jilid II di Kantor Gubernur Sumbar Kamis (25/6/2026). Aksi yang dimulai pukul 15.00 WIB ini diikuti oleh puluhan mahasiswa yang membawa sejumlah tuntutan yang dinilai belum mendapat perhatian dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Koordinator Lapangan, Diko Okta Siswandra, menjelaskan bahwa terdapat tujuh tuntutan yang diajukan dalam aksi tersebut. “Tuntutan pada aksi kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, di antaranya terkait transparansi APBD Provinsi Sumbar, mendesak pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera menyelesaikan dan menutup aktivitas penambangan tanpa izin (PETI), serta menuntut penanganan dan mitigasi pascabencana ekologi di akhir 2025,” ujarnya saat diwawancarai Genta Andalas pada Kamis (25/6/2026).
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada kondisi ekonomi daerah, menyoroti kebijakan pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Haji Agus Salim, serta menuntut perbaikan infrastruktur pendidikan dan pemerataan distribusi guru PNS di wilayah 3T. Mereka juga menuntut pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu, mendesak pembatalan RUU Polri yang dinilai mengancam ruang sipil, serta mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi. Di samping itu, mahasiswa juga menuntut penurunan harga bahan pokok di Sumbar serta kejelasan terkait perbedaan harga BBM yang mencapai sekitar Rp17.000 dibandingkan daerah lain.
Ketua HMI Padang, Michael Firmansyah, menyampaikan bahwa aksi serupa telah beberapa kali dilakukan. Namun, setiap aksi berlangsung, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tidak pernah hadir untuk menemui massa aksi. “Kami dari HMI, GMNI, dan BEM SI sudah beberapa kali melakukan aksi di Kantor Gubernur, namun selama itu pula tidak pernah gubernur maupun wakil gubernur hadir menemui massa aksi,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan terus dilanjutkan hingga tuntutan mereka mendapat respons. “Kami sepakat untuk terus melanjutkan demonstrasi karena substansi aspirasi yang kami sampaikan tidak pernah sampai. Aksi lanjutan akan terus dilakukan agar tuntutan ini didengar oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegasnya.
Ketua BEM SI Sumbar, K. Harahap, menilai ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur dalam setiap aksi merupakan bentuk ketidaksiapan dalam menghadapi aspirasi publik. Ia juga menyebut bahwa pemerintah daerah cenderung hanya hadir dalam forum resmi di dalam ruangan. “Mereka selalu hadir dalam ruang-ruangan, selalu membuat diskusi yang sudah diatur sedemikian rupa. Namun, ketika aksi berlangsung di jalan dan situasinya kejutan seperti ini, mereka tidak berani memberikan jawaban langsung kepada massa aksi,” tambahnya.
K. Harahap juga menyoroti perbedaan alasan yang disampaikan pemerintah pada aksi jilid I dan jilid II. Pada aksi jilid I, gubernur disebut sedang berada di luar kota dan wakil gubernur berada di Agam. Sementara pada aksi jilid II, gubernur dikabarkan sedang rapat tanpa kejelasan lokasi. Menurutnya, perbedaan alasan tersebut membuat mahasiswa mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi dalam menerima aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Ketua GMNI Padang, Aldhy Darza, menyampaikan harapan agar gubernur dan wakil gubernur dapat hadir menemui massa aksi. “Kami berharap bapak gubernur dan wakil gubernur dapat hadir. Kami akan menunggu hingga malam karena kami ingin bertemu langsung dengan pemimpin yang kami pilih,” tutupnya.
Reporter: Jihan Aurelia Syabandini dan Zulaizah
Editor: Auryn Dzakirah
