Padang, gentaandalas.com- Kebijakan pemerintah dinilai menjadi faktor utama di balik maraknya praktik ekonomi ekstraktif yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Hal ini mengemuka dalam diskusi “Bicara Sumatera Barat” tentang ekonomi ekstraktif dan keadilan ekologis yang digelar di Universitas Andalas, Selasa (28/4/2026), di tengah menguatnya sorotan terhadap isu kerusakan lingkungan dan transisi energi di Indonesia.
Diskusi yang berlangsung di Ruang Studio Lantai 2 Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Andalas ini menghadirkan jurnalis senior sekaligus penulis buku Reset Indonesia, Farid Gaban, Direktur Socio-Bioeconomy Celios, Fiorentina Refani, serta antropolog Universitas Andalas, Fajri Rahman, dengan moderator jurnalis Febrianti.
Fiorentina Refani menyebut keputusan petani mengonversi lahan, termasuk ke perkebunan sawit, tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh arah kebijakan negara dan pasar.
“Pilihan itu didorong oleh kebijakan, termasuk subsidi besar terhadap industri sawit. Jadi, tidak adil jika petani kecil yang disalahkan,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebijakan energi seperti program biodiesel yang meningkatkan permintaan pasar terhadap minyak sawit. Kondisi tersebut mendorong masyarakat melihat sawit sebagai peluang ekonomi, meskipun berdampak pada perubahan lanskap ekologis.
Sementara itu, Farid Gaban menilai pola pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya telah menimbulkan kerugian besar, terutama bagi masyarakat kecil. Menurutnya, manfaat ekonomi dari sektor ekstraktif cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar, sementara dampak lingkungan ditanggung oleh masyarakat.
“Yang menikmati keuntungan biasanya segelintir pihak, tetapi yang menanggung kerusakan adalah masyarakat luas,” kata Farid.
Kritik juga diarahkan pada kebijakan transisi energi. Fajri Rahman menyoroti rencana penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang dinilai belum disertai peta jalan yang jelas bagi pekerja dan masyarakat terdampak.
Menurutnya, kebijakan yang tidak disiapkan secara komprehensif berpotensi menjadikan masyarakat sebagai “korban ganda”, yakni terdampak pencemaran sekaligus kehilangan sumber penghidupan.
Selain itu, diskusi juga menyinggung praktik pembatasan akses masyarakat atas nama konservasi. Pendekatan ini dinilai berisiko menghilangkan ruang hidup masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi kepentingan ekonomi skala besar di kemudian hari.
Sebagai alternatif, para pembicara menawarkan konsep ekonomi restoratif yang menekankan upaya menjaga lingkungan yang tersisa sekaligus memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Salah satu langkah yang disorot adalah perlunya redistribusi lahan serta pengelolaan berbasis kolektif untuk mengurangi ketimpangan penguasaan sumber daya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang diinisiasi oleh KOMSLAB, sebuah lembaga non-profit di bidang komunikasi yang bertujuan menghubungkan akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini juga menjadi ruang pertemuan untuk bertukar gagasan terkait isu lingkungan dan pembangunan.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa, termasuk pers mahasiswa, serta komunitas jurnalis di Padang dan sekitarnya. Diskusi ditutup dengan dorongan agar gagasan yang muncul tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mendorong perubahan dalam kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan ekologis.
Reporter: Oktavia Ramadhani dan Zaki Latif Bagia Rahman
Editor: Nasywa Luthfiyyah Edfa
