Padang, gentaandalas.com– Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar) menggelar pertemuan dengan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Andalas (UNAND) guna memperkuat koordinasi terkait mekanisme penyampaian pendapat di muka umum pada Rabu (9/7/2025). Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya komunikasi dua arah agar aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan tanpa menimbulkan potensi kericuhan.
Kasubdit Dalmas Dit Samapta Polda Sumbar, Kompol Maman Rosadi, menjelaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang, namun tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa standar operasional pengamanan (SOP) telah diatur secara sistematis, termasuk tahapan penggunaan kekuatan.
“Kami tidak melarang demonstrasi, tapi kami ingin mencegah agar tidak terjadi tindakan agresif. Koordinasi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” jelas Maman pada Rabu (9/7/2025).
Dalam forum tersebut, tim Samapta turut menegaskan peran negosiator polisi sebagai penghubung netral antara massa aksi dan pihak yang didemo. Mita dari Direktorat Samapta menyatakan, pihaknya siap membuka jalur komunikasi sebelum, saat, dan setelah unjuk rasa agar tujuan aksi tetap tersampaikan secara damai.
“Kami berharap mahasiswa memahami bahwa tim negosiator bukan pengambil keputusan, tetapi jembatan yang bisa membantu mempertemukan mahasiswa dengan pejabat yang dituju,” ujar Mita Rabu (9/7/2025).
Namun, kritik keras datang dari perwakilan mahasiswa, Dedi Irwansyah, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak kehadiran tim negosiator dari Polda, selama mereka benar-benar netral dan menjalankan fungsi sebagai jembatan antara massa aksi dan pejabat yang menjadi objek tuntutan. “Kami menyambut kehadiran tim negosiator, tapi kami ingin mereka netral, tidak berpihak, dan benar-benar menyampaikan kajian kami ke pejabat yang kami tuntut,” ujar Dedi Rabu (9/7/2025).
Ia juga menyoroti perlakuan yang dianggap tidak adil dalam aksi sebelumnya di Mapolda Sumbar, saat massa aksi menunggu Kapolda yang disebut-sebut berada di lokasi, namun tidak menemui mahasiswa. “Kami juga ingin demo selesai cepat, tapi saat itu dua kali kami dibohongi dan tidak ditemui. Kekecewaan itu seharusnya jadi pertimbangan, bukan malah kami yang dianggap salah,” tambahnya.
Pertemuan ini ditutup dengan harapan kedua pihak dapat menjaga komunikasi terbuka dan mencegah kejadian represif atau miskomunikasi saat aksi berlangsung. Polda juga menyatakan bahwa hasil pertemuan akan dilaporkan langsung ke Direktur Dit Samapta Polda Sumbar.
Reporter: Fadhilatul Husni dan Zulkifli Ramadhani
Editor: Nurul Ilmi Ramadhani
